RedGage

B. Banjir Di Jakarta Bukan Bencana Melainkan Akumulasi Buruknya Kinerja Lembaga Eksekutif Propinsi DKI Jakarta.

Bahwa permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta merupakan masalah tahunan yang tak kunjung pernah mendapat penangganan secara akurat, professional, cepat dan tepat. Setiap tahunnya wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1990 – 2006 pasti mengalami musibah banjir.

Bahwa karena musibah banjir merupakan musibah tahunan maka dapat dipastikan secara fakta dan hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dan Fauzi Bowo selaku pimpinan eksekutif tertinggi di wilayah hukum DKI Jakarta mengetahui secara pasti lokasi-lokasi mana saja yang kerap menjadi lokasi banjir.

Bahwa ironis ternyata Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak mempunyai rencana strategis mengatasi polemik banjir di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dengan reaksi Gubernur DKI Jakarta atas terjadinya musibah banjir Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan, “Saya angkat tangan saja, ini sudah kondisi alam”. (Harian IndoPos, lembar Jakarta Raya, Sabtu 3 Februari 2007, Halaman 17).

Bahwa pernyataan Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dikutip media massa tersebut jelas dan terang menunjukkan buruknya profesionalisme yang dianut Gubernur DKI Jakarta selaku pimpinan eksekutif daerah dalam menangani masalah banjir di wilayah DKI Jakarta. Bahwa dengan pernyataannya tersebut setidak-tidaknya dapat diartinya bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan upaya maksimal, akurat, cepat dan tepat dalam menangani masalah Banjir di Jakarta.

Bahwa permasalahan banjir di Jakarta tidak lepas dari fakta-fakta sebagai berikut :

Permasalahan luas tanah di Jakarta tidak bertambah atau malah makin menyempit karena abrasi, sementara penduduk terus bertambah,
Tanah kosong atau jalur hijau yang diharapkan menjadi lahan serapan air semakin berkurang lantaran pemukiman dan fasilitas bisnis yang terus bertambah dan melebar secara horizontal,
Bantaran sungai yang mestinya menampung air pada saat pasang, umumnya tertutup oleh hunian, baik resmi maupun liar dan sampah-sampah. Lebar sungai-sungai di Jakarta semakin menyempit, dari umumnya 75 meter menjadi 35 meter.
Kondisi lingkungan di wilayah hulu sungai yang makin buruk.
Belum tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menanggulangi kemungkinan timbulnya bencana, terutama yang disebabkan banjir.

Bahwa dari fakta-fakta yang terurai dalam point gugatan di atas dapat dirumuskan secara sempit atas permasalahan banjir di DKI Jakarta yakni berkurangnya lahan serapan air, masalah bantaran sungai yang tertutup oleh hunian dan masalah sampah.

Bahwa permasalahan lahan serapan air, bangunan di pinggir sungai dan masalah sampah sudah seharusnya menjadi perhatian penuh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta namun pada kenyataannya hal tersebut malah tidak menjadi perhatian mereka.

Bahwa pada kenyataannya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum terjadinya musibah banjir Tahun 2007 lebih terkonsentrasi pada proyek-proyek mercusuar yang justru mempersempit Ruang Terbuka Hijau (RKT) yang notabene merupakan lahan serapan hijau.

“Memasuki abad XXI, tahun 2000 dan sesudahnya, RTH Jakarta tinggal 9,38 persen, jauh di bawah kondisi ideal (luas RTH minimum 27,5 persen dan maksimum 31,8 persen). Bahkan, di Jakarta sekarang, kantong air – situ, danau, dan rawa-hanya 2,96 persen padahal untuk kondisi ideal ia harus di atas 20 persen”.

(kutipan lembar metropolitan harian KOMPAS Sabtu, 3 Februari 2007, hal 39)

Bahwa pembangunan di wilayah DKI Jakarta yang pada prakteknya mempersempit Ruang Terbuka Hijau (RKT) jelas dapat dianggap merupakan tindakan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam mengembangkan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta atau setidak-tidaknya Tergugat I dan Tergugat II patut dianggap telah mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999.

Bahwa kelalaian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan terang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat DKI Jakarta sehingga dengan demikian patut kiranya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheads daad).

Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang kerap kali bersikap reaksioner terhadap masalah banjir. Ketika musibah banjir terjadi kembali di wilayah DKI Jakarta, Tergugat I dan Tergugat II baru kemudian bereaksi tetapi ketika banjir sudah berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal, Tergugat I dan Tergugat II malah melupakan sebab-sebab mengapa banjir melanda wilayah DKI Jakarta.

Bahwa sikap reaksioner Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan tindakan sembrono yang tidak semestinya dilakukannya karena setiap tahunnya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selalu mengalokasikan anggaran penggendalian banjir yang nilainya miliaran rupiah. Pada tahun 2002, dianggarkan Rp. 223,82 milliar. Tahun 2006, anggaran pengendalian banjir meningkat menjadi Rp. 306,37 miliar sementara tahun 2007 ini dana yang dialokasikan menjadi Rp. 391,05 miliar.

Bahwa seandainya anggaran pengendalian banjir tersebut digunakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan penanganan sebab-sebab terjadinya banjir secara terus menerus dan berkesinambungan tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak perlu lagi menganggarkan penggendalian banjir dalam skala yang tiap tahunnya meningkat terus.

Bahwa tindakan reaksioner sebagaimana dimaksud point gugatan di atas jelas merupakan tindakan yang harus dianggap melanggar norma kepantasan dalam pemerintahan yang tidak seharusnya dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga kiranya sudah sepantasnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN perbuatan melawan hukum (onrechtmatigeoverheads daad).

Bahwa kemudian tindakan reaksioner kembali ditunjukan Tergugat I dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada masyarakat DKI Jakarta yang menjadi korban banjir tahun 2007 dengan nominal Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) per kelurahan dimana dana tersebut diambil dari dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tahun anggaran 2007.

Bahwa meskipun niat dari tindakan reaksioner Tergugat membagi-bagikan uang tersebut dapat dianggap sebagai niatan baik, quadnon seandainya hal tersebut benar akan dilakukan, Penggugat menganggap bahwa tindakan membagi-bagikan uang sarat dengan penyelewengan karena rawan dengan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.